PEMERIKSAAN sejumlah menteri dalam kasus dugaan korupsi membangkitkan pertanyaan publik tentang kredibilitas menteri-menteri dalam Kabinet
Indonesia Bersatu II. Isu miring yang menimpa sejumlah menteri ditambah minimnya prestasi menonjol membuat wajah kabinet tak kunjung membaik di mata publik.
Upaya Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali merombak anggota kabinet sejak Oktober 2011, bahkan menambah struktur wakil menteri (wamen), tampaknya belum membawa perubahan berarti.
Hingga jelang pergantian tahun 2013, kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet tetap bergeming. Alih-alih membaik, yang terjadi justru sebaliknya, yakni terjadi penurunan tingkat kepuasan publik.
Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi
positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.
Bahkan, dari tahun 2010 hingga 2013, setiap tahun terjadi penurunan gradual dari
rata-rata 27,2 persen pada 2010, menurun curam hingga rata-rata sekitar 20,8 persen pada 2011 hingga 2013.
Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan kepuasan publik tampaknya sangat terkait dengan terjadinya kasus-kasus hukum. Sebanyak 83,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum.
Sebaliknya, yang merasa puas justru semakin turun. Kepuasan responden pada Oktober 2013 hanya mencapai 15,3 persen, turun dari 20,9 persen dibandingkan jajak Juli 2013.
Persoalan selain hukum yang cukup besar disorot adalah problem ekonomi, yakni terkait dengan mahalnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.
Persoalan lain adalah terpaan sejumlah isu
moral yang melibatkan individu menteri yang bisa memengaruhi penilaian publik dan aspek keseluruhan sistem pemerintahan yang melingkupi menteri.
Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan saat ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.
Dibandingkan citra pemerintahan SBY secara keseluruhan pun, kinerja para menteri masih berada di bawahnya, terpaut hampir 1,5 kali angka kepuasan pada pemerintahan SBY.
Jika dirunut pada periode pertama kepemimpinan SBY (2004-2009), pola apresiasi yang sama terlihat. Namun, berbeda dengan periode kedua ini, akhir periode pertama pemerintahan SBY (tahun 2009), ada rebound apresiasi publik yang signifikan kepada menteri, yaitu mencapai hingga 38 persen responden.
Dengan demikian,
ada dua hal yang khas pada akhir tahun jelang berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Yudhoyono saat ini.
Pertama, apresiasi terhadap pemerintahan SBY tampaknya tak ”mengikutsertakan” apresiasi terhadap para menteri sebagai anggota kabinet.
Kedua, tak ada perbaikan penilaian publik
atas kinerja para menteri di akhir periode sebagaimana yang terjadi di periode pertama pemerintahan.
Hal ini tak mengherankan karena dari sejumlah jajak pendapat sebelumnya, apresiasi terhadap pemerintah tampak masih ”terkatrol” oleh keberadaan sosok SBY yang secara individu masih cukup diapresiasi separuh lebih responden (58 persen).
Sebaliknya, para menteri yang sebagian besar berlatar belakang partai
politik justru banyak ”terseret” citra parpol yang sedang disangkutpautkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi.
Persoalan mendesakTerpuruknya penilaian terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II ini bersamaan dengan besarnya ketidakpuasan publik atas dua persoalan mendasar.
Dua persoalan yang dinilai mendesak untuk diatasi adalah soal pemberantasan korupsi atau penegakan hukum (45,1 persen) dan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau (34,3 persen).
Publik sangat terkejut dan kecewa ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan. Dugaan mafia peradilan dan jual beli kasus di berbagai level pengadilan seakan terkonfirmasi hingga tingkat tertinggi.
Apalagi Akil disinyalir ikut memanipulasi beberapa kasus pemilu kepala daerah yang berujung dengan tensi politik dan konflik di daerah.
Hampir berbarengan dengan itu, kasus suap SKK migas yang melibatkan Kepala SKK Migas yang juga mantan Wamen Rudi Rubiandini membuat kepercayaan publik makin tergerus.
Sebanyak 43,8 persen responden tidak percaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terbebas dari kasus suap tersebut.
Terkait soal ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau, data Litbang Kompas mencatat, dalam bulan Juni 2013 terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok 2 hingga 6 persen menjelang kenaikan harga BBM di tengah jumlah kenaikan upah yang bervariasi di semua provinsi.
Tengok pula polemik harga daging sapi dan kedelai. Pada 2013, dari kebutuhan kedelai 2,5 juta ton, Indonesia hanya mampu memproduksi 35 persen kebutuhan nasional. Akibatnya, harga terus melonjak. Tak heran 60,4 persen responden tidak memercayai kinerja Kementerian Pertanian bebas dari korupsi.
Kelemahan manajemen yang berimbas ke masyarakat bawah itu makin parah tatkala kemampuan komunikasi kementerian juga tak memadai. Hal itu tecermin pada program Kementerian Kesehatan terkait dengan pencanangan Pekan Kondom Nasional.
Kendati tujuan pencanangan adalah untuk mencegah penularan HIV/AIDS, langkah yang ditempuh Menteri Kesehatan dianggap ”kurang peka” pada kondisi sosio kultural masyarakat.
Tidak mengherankan jika penolakan atas program ini terdengar sangat kencang, bahkan muncul dari anggota kabinet, terutama Kementerian Agama.
Pola komunikasi sosial yang tak ideal ini juga sebelumnya terjadi di Kementerian Dalam Negeri dalam kasus soal ”janji” penyelesaian KTP elektronik. Masyarakat sempat khawatir dengan kebijakan kartu identitas elektronik tersebut.
Belakangan, sebagian masyarakat belum juga memperoleh e-KTP, di tengah persoalan terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) di e-KTP untuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilu. Penjelasan dari Kemendagri atas karut-marut persoalan DPT akhirnya dibeberkan tatkala kericuhan sudah terjadi.
Akhir masa jabatanTantangan terbesar menjelang tahun terakhir masa jabatan kabinet yang tinggal hitungan minggu ini adalah membagi energi dan empati antara tugas sebagai top manager dalam mengendalikan bidang-bidang pemerintahan dan kepentingan partai politik pendukung.
Apalagi sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, sudah ancang-ancang maju dalam kompetisi kursi presiden tahun depan.
Kabinet Indonesia Bersatu tampaknya harus bekerja keras untuk mempertahankan idealisme pengabdian bagi masyarakat di tengah tarikan keperluan berkampanye bagi parpolnya atau bahkan mencari ”dana politik” parpol.
Tanpa keteguhan idealisme itu, kabinet pemerintahan bisa-bisa akan seperti ”demisioner” dan kehilangan arah, berjalan limbung tanpa kejelasan arah tujuan.
